 |
| Pertemuan PKS dengan Jokowi |
BLOGGER - Keputusan Majelis Tahkim alias Mahkamah Partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah memberhentikan Fahri Hamzah dari semua jenjang keanggotaan PKS adalah suatu langkah mematikan daya kritis dan fungsi-fungsi demokrasi di Indonesia.
Demikian disampaikan Koordinator Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pulau Sumbawa-Jakarta (APMPS-Jakarta), Suparman dalam keterangannya, Rabu (6/4).
Suparman juga mengungkap Fahri, anggota DPR dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat itu, adalah korban oligarkisme dan feodalisme partai yang mau merapat ke pemerintah.
"Fahri Hamzah itu konsinten, berani, cerdas dan sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK yang tidak pro wong kecil. Oleh sebab itu, Fahri harus disingkirkan dari kursi Wakil Ketua DPR," ungkapnya.
APMPS-Jakarta, kata Suparman, menilai, PKS itu sebenarnya adalah partai ideologisme dan dakwah, tetapi saat ini sedang dipimpin oleh manusia pragmatisme.
"Maka dari itu kami masyarakat Pulau Sumbawa berharap Fahri Hamzah harus tetap Wakil Ketua DPR ampai masa jabatannya untuk membela kepentingan rakyat kecil dan melawan kezaliman di muka bumi ini," tukasnya. [rmol]
0 comments:
Post a Comment