 |
| Sakusi |
BLOGGER - Partai Gerindra merasa yakin kalau Ketua Komisi D DPRD DKI (non-aktif), M. Sanusi bukan pemain tunggal dalam kasus suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Wilayah Zonasi Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Ferry Juliantono bahkan mendesak bekas koleganya itu untuk membeberkan siapa saja pihak-pihak eksekutif maupun legislatif yang ikut menerima suap dari raksasa properti, Agung Podomoro Land.
"Sanusi harus menjadi Justice Collaborator kemudian ungkap kejahatan kasus ini dan kita dukung," terang dia dalam acara ILC yang disiarkan langsung oleh TV One, Selasa malam (5/4).
Ferry jelaskan, kalau memang suap sekitar Rp 2 miliar tersebut benar adanya, Sanusi hanyalah bagian kecil dari Grand Corruption yang disebut oleh KPK.
"Menjadi tidak nyambung, kalau ini dilakukan kolektif tapi hanya sanusi yang kena. Kalaupun ada, eksekutif pasti menerima lebih besar. Karena mereka yang mengusulkan," tandasnya.
Selain Sanusi, dalam kasus ini KPK juga menetapkan karyawan PT Agung Podomoro Land Triananda Prihantoro, serta Presdir PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja sebagai tersangka.
Ketiga tersangka saat ini sudah menjalani proses penahanan di rutan berbeda. [rmol]
0 comments:
Post a Comment